Senin, 09 Agustus 2010

Mubes VII IPMKS Dicap Tak Sesuai Prosedur

PEKANBARU-Musyawarah Besar (Mubes) VII Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Siak (IPMKS), yang digelar di Pekanbaru, baru-baru ini, sangat tidak sesuai dengan prosedur. Begitulah ungkapan Ketua Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Sungai Apit Toni Busra, kepada Riau Mandiri, Kamis (18/3).
   
   "Paniti tidak difungsikan dalam  acara, dapat dilihat tidak adanya panitia pada pelaksanaan Mubes tersebut," ujar Toni.
      Banyak peserta yang hadir dalam Mubes tersebut tidak jelas legalitasnya, sebab ada beberapa kecamatan yang vakum, tetapi di dalam forum menitipkan orang-orang yang berpihak untuk menguasai IPMKS ke depan.
       Hal senada juga disampaikan oleh John Friandi, mahasiswa Pertanian Universitas Islam Riau, asal Sungai Apit. Ia mengatakan, banyak kegiatan yang dilakukan IPMKS tidak dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban, seperti agenda santunan yang dilakukan ke masyarakat Desa Teluk Lanus dan dana turnamen sepak bola antar mahasiswa kecamatan yang pernah dilakukan  IPMKS.
       "Agenda yang tidak dilampirkan di LPJ, adalah agenda yang besar dan banyak menghabiskan dana, tetapi tidak dijelaskan didalam LPJ," ujarnya lagi.
       Menurutnya lagi, dalam LPJ itu, tidak dilampirkan berapa uang masuk, hanya dilampirkan uang keluarnya saja, itupun tidak semuanya dilaporkan.
       Pada agenda pembukaan Mubes dan dialog, lanjutnya, sangat terkesan politis, karena yang hadir dalam acara tersebut hanya salah satu kandidat yang dibesar-besarkan dan disanjung-sanjung.
       "Kalau tidak sanggup menghadirkan semua calon, seharusnya jangan diadakan acara dialog. Kalau hanya satu calon yang didatangkan, sangat terkesan politis. Kita sebagai mahasiswa harus netral, bukan berpihak kepada satu calon," ujarnya.
       Lanjutnya lagi, dana acara yang dilaksanakan tersebut bukan berasal dari Pemerintah Kabupaten Siak, tetapi dari calon yang menghadiri dialog. Tak mungkin menggunakan APBD karena belum disahkan.
       "Acara dialog adalah sebuah kampanye dini yang dilakukan oleh salah satu calon, yang berselubung di balik mahasiswa," tegas John Friandi.
       Mekanisme mubes juga tidak sesuai dengan AD/ART, lanjut John, semua sudah disetting dari awal, bisa dilihat dari setiap opsi disahkan dengan voting. Jadi Himmapesa menuntut Mubes VII IPMKS diadakan ulang, diatur sesuai dengan prosedur yang seharusnya dijalankan. n mg08

http://www.riaumandiri.net/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar